Dunia Suporter

15 Klub Liga 1 Bisa Berurusan dengan Hukum Andai Mogok

Hal ini menurut mereka jelas dari segi bisnis. Para klub di Liga 1 dianggap sudah terikat kontrak dengan para sponsor dan juga operator.

Sebagai pihak yang berkontrak, klub punya kewajiban untuk melanjutkan kerja samanya. Kalau mogok jelas hal ini bisa berakhir di meja hukum.

“Kami kan punya tanggung jawab ke sponsor. Janganlah ada ancam-ancam karena mereka punya kewajiban. Kalau ada kerugian bukan tak mungkin kami menuntut mereka. Ini disayangkan harus dilihat konteks yang proporsional,” ungkap Komisaris LIB, Rambun Tjahjo.

Jalau mau menuntut transparasi, lanjut dia, silakan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini menurutnya sudah punya forumnya masing-pmasing,.

“Jangan seperti ini, tinggal ajukan saja toh mereka minimal 10 persen untuk buat RUPS. Bukan seperti ini, kan kaya demo main politik saja. Ini kan bukan sekadar sepak bola tapi upaya untuk industri, saya cuma ingatkan saja,” papar dia.

Lagi pula, kata Rambun, beberapa perwakilan yang atas namakan 15 klub dari media officer saja. Hal ini bertentangan dengan hukum (Perseroan Terbatas) PT.

“Ada surat kuasanya tidak? Yang berhak itu direktur saja. Struktur industri ini ya badan hukum, yakni PT. Harus dilakukanlah undang-undang PT, jangan kaya dahulu lah main belakang,” tegas dia.

(ies/JPC)

Sumber diambil dari Jawapos.com